NTTTERKINI.ID, Kupang – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya merampungkan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hasil pembahasan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD NTT yang digelar di Ruang Sidang Utama, Senin (8/9/2025).
Dalam laporannya, Banggar menekankan perlunya langkah serius pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak, retribusi, pengelolaan aset, dan hasil usaha BUMD.
Banggar juga mendesak penerapan digitalisasi penuh sistem pajak dan retribusi agar penerimaan daerah lebih transparan. “Contoh nyata kebocoran terlihat pada pengelolaan retribusi GOR yang masih manual. Digitalisasi menjadi solusi mendesak,” tegas Banggar.
Aset dan BUMD Jadi Sorotan
Terkait aset daerah, Banggar meminta pemerintah menambah tenaga appraisal dan menggandeng Ditjen Kekayaan Negara untuk mempercepat penyewaan aset non-produktif. Pemerintah juga diingatkan agar tidak gegabah menjual aset tanpa kajian komprehensif.
Untuk BUMD seperti Bank NTT, Jamkrida, Flobamor, dan BLUD SPAM, Banggar menegaskan perlunya perbaikan sistem dan peningkatan kinerja sehingga dapat memberi kontribusi signifikan terhadap PAD.
Belanja Modal Masih Rendah
Banggar menyoroti realisasi belanja modal yang hingga 22 Agustus 2025 baru 13,6 persen. Pemerintah diminta mempercepat penyerapan anggaran agar target pembangunan infrastruktur tercapai.
Selain itu, Banggar menyetujui anggaran Rp12 miliar untuk penyelenggaraan Tour de NTT. Namun, pemerintah diminta memastikan persiapan matang agar event tersebut memberi dampak nyata bagi pariwisata daerah.
Program NTT Mart dan One Village One Product (OVOP) juga mendapat catatan khusus. Banggar menilai program itu perlu evaluasi karena tren belanja masyarakat kini lebih mengarah ke e-commerce. Bahkan, dana sebesar Rp17 miliar diusulkan dialihkan ke sektor prioritas lain seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
APBD Turun, Belanja Naik
Dalam laporan resminya, Banggar menyebut total pendapatan daerah setelah perubahan turun Rp131,84 miliar, dari Rp5,21 triliun menjadi Rp5,08 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada PAD (dari Rp1,92 triliun menjadi Rp1,77 triliun) serta transfer pemerintah pusat (turun Rp184,56 miliar).
Namun, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah justru bertambah Rp202,01 miliar sehingga menutup sebagian kekurangan.
Sementara itu, belanja daerah justru naik Rp130,98 miliar dari Rp5,05 triliun menjadi Rp5,18 triliun. Kenaikan itu terjadi pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kondisi ini membuat APBD NTT 2025 defisit Rp99,34 miliar, namun ditutup dengan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp262,8 miliar.
Apresiasi DPRD
Ketua DPRD NTT sekaligus Ketua Banggar, Ir. Emilia Julia Nomleni, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), atas kerja keras bersama dalam proses pembahasan.
“Kesepakatan yang tercapai merupakan hasil kerja keras melalui serangkaian pertemuan intensif dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025,” ujarnya.
Sidang paripurna ini turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johny Asadoma, pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat lingkup pemerintah provinsi.***
