URGENSI ETIKAN POLITIK KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA

Bagikan :



OLEH ANTONIUS BENNY SUSETYO STAF KHUSUS KETUA DEWAN PENGARAH BPIP 

NTTTERKINI.ID, Kupang – Apa jadinya apabila sebuah bangsa (Indonesia) berubah menjadi bangsa yang tidak bermoral? Sudah barang tentu hal ini menjadi perbincangan menarik dengan berbagai argumen di dalamnya. Argumen yang dilontarkan bukan tanpa alasan bahkan sangat jelas saat tontonan kebangsaan menyuguhkan para pemimpin yang hanya menampilkan moralitas sekedarnya. Hal ini semakin jelas manakala korupsi yang semakin melembaga dan menomor satu, tidak hanya di lingkup pemerintahan bahkan sampai di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ironisme sebagai bangsa beradab namun justru menjadi bangsa biadab dan terkorup di belahan dunia ini melanda Indonesia saat ini. Apa yang sebenarnya kita harapkan dari bangsa Indonesia ketika perjalanan meniti peradaban tidak dibarengai dengan moral yang baik tetapi justru semakin jauh meninggalkan moralitas? Dengan pondasi yang saat ini dibangun oleh keserakahan, kesombongan, ketidakadilan, dan kebohongan apa yang sebenarnya menjadi cita-cita bangsa ini? Untuk menjawab hal itu dalam buku ini dirasa perlu untuk melihat kembali apa yang dimaksud dengan moral secara khusus dalam kaitannya dengan kebangsaan.

Moral adalah kesadaran hati dari tiap-tiap jiwa manusia; kesadaran hati nurani untuk menghormati dan mencintai sesama, membela kaum tertindas, bersikap altrulistik dengan mementingkan kepentingan masyarakat banyak dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai humanisme. Dengan adanya kesadaran jiwa ini maka dapat dipastikan akan terjadi pertentangan dengan sikap dan perilaku negatif. Jika prilaku elite saat ini mencerminkan sikap dan prilaku di dalam perbuatan yang dimaksudkan di atas, maka praktis akan hancurlah tatanan moral dan peradaban. Karena itulah sesungguhnya tidak ada absruditas ketika akan berbicara kebaikan-kebaikan prilaku moralitas. Moralitas juga tidak tercermin di dalam penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan konsekuen, secara jujur dan konsisten.   

Di antara serangkaian fakta kebangsaan yang mau tidak mau kita alami di masa reformasi, kita perlu menyadari bahwa masih ada secercah harapan untuk membangun bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyampaikan aspirasi dan partisipasi melalui media massa. Mungkin hal ini sering juga dianggap sebagai kenaifan di tengah-tengah hiruk pikuk perpolitikan yang semakin memanas. Akan tetapi dalam keraguan inilah ada keyakinan bahwa kehendak untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan berupa kritik dan saran sangat diperlukan bangsa ini. Prilaku dan etika politik para elite yang kerap kali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas dari masyarakat selalu mendapatkan komentar dari rakyat. Baik berupa komentar sinis, kritik sarkartis sampai kepada kritik konstruktif. Dengan harapan agar masyarakat, baik yang apatis dan apolitis maupun sebaliknya terhadap pemerintah memahami bahwa prilaku dan etika politik yang tidak memihak rakyat dan mementingkan nilai-nilai humanisme secepat mungkin harus ditinggalkan.  

Satu pertanyaan penting adalah mengapa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang korup? Tak lain adalah dikarenakan tidak adanya rasa kepuasan dalam diri tiap-tiap elit politik dan lemahnya penegakan hukum yang diwarnai rasa pilih bulu serta hukum hanya diperuntukkan kepada masyarakat kecil. Dan para elite politik seolah-olah kebal dengan hukum yang ada di Indonesia. Runtuhnya rezim dan pemerintahan orde baru yang digantikan oleh reformasi sepertinya tidak merubah prilaku korupsi yang berlangsung di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa faktanya tidak ada kemauan politik dalam memerangi korupsi sebagai musuh bersama bangsa Indonesia. Sebagai contoh konkrit mengenai kasus korupsi di Indonesia adalah survei yang dilakukan oleh PERC (Political and Economy Risk Consultancy) terhadap 1000 pengusaha ekspatriat yang bekerja di 12 negara di Asia. Disebutkan bahwa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa/negara yang paling korup di wilayah Asia dengan nilai yang paling tinggi. Yang lebih ironis lagi yaitu ketika bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang pelaku tindak pidana korupsi. Sadar atau tidak hal ini merupakan sebuah kegalauan saat rakyat Indonesia ternyata dipimpin oleh seorang terpidana kasus korupsi uang rakyat. Dan para elit politik hanya membisu dengan keadaan yang tengah berlangsung.

Melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia, maka diperlukan sebuah refleksi sebagai tindakan nyata terhadap prilaku dan etika politik para elite (pemerintah). Hal ini tidak bisa tidak, harus dilakukan jika menghendaki bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Memang mereka (elite) menginginkan agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan disegeni, akan tetapi cita-cita ini kandas oleh prilaku yang ditunjukkan oleh mereka sendiri. Sisi lainnya adalah dalam berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, para elite politik tadi kerap kali membutakan suara dan mata hatinya. Sehingga persoalan yang timbul dalam masyarakat tidak pernah selesai dan bahkan semakin bertumpuk.

Lunturnya etika politik yang terjadi pada para pelaku politik di Indonesia juga berpengaruh pada hilangnya tatanan yang bermoral dan rasional. Salah satu contoh adalah penggalian situs budaya yang dilakukan oleh seorang pejabat mencerminkan semakin tidak terkonrolnya tindakan dan sikap para pejabat di Indonesia. Dengan demikian pantaslah diungkapkan bahwa para pejabat yang ada telah kehilangan rasionalitasnya dan memenuhi pikirannya dengan hal-hal yang berbau mitos. Dengan tindakan tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi memiliki rasa percaya diri (self-confidence) sebagai sebuah bangsa.

Di lain pihak, peristiwa-peristiwa yang menggangu stabilitas nasional juga semakin marak dan semakin sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Sebut saja misalnya Legian-Bali yang diporak-porandakan oleh para teroris. Hal ini secara langsung telah menjadikan citra bangsa Indonesia di kancah pergaulan internasional semakin terperosok. Peristiwa ini menjadi cerminan bahwa elite politik tidak tanggap atas perubahan global yang terjadi. Terorisme adalah cerminan kegalauan para elite yang hanya mementingkan diri sendiri. Matinya moral dan suara hati tidak hanya dialami oleh para teroris saja melainkan juga harus dialamatkan kepada para elite politik yang tidak menjung tinggi solidaritas kebangsaan untuk memerangi segala bentuk kejahatan kemanusiaan tersebut secara bersama-sama. Kekerasan yang ditunjukkan oleh para teroris tersebut sepertinya sudah menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang menghalalkan segala cara dan jalan tertentu demi tercapainya kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok dan individu yang tidak jelas arah dan tujuannya. Arogansi yang ditunjukkan telah menciptakan manusia-manusia modern  yang tidak lagi bermoral (termasuk para elite) yang menjadi pemuja berhala tekhnologi. Sepertinya ungkapan bahwa siapa yang menguasai tekhnologi akan menguasai dunia telah menjangkiti bangsa Indonesia, dan hanya manusia yang mau mengikuti nafsu tekhnologi itulah yang mampu merespon perubahan sosial dengan cepat. Akan tetapi di luar hal dari hal itu tidak disadari bahwa manusia telah menghadapi dua mata pedang sekaligus yaitu: menjadi subyek tekhnologi sekaligus juga menjadi objek (korban) dari tekhnologi yang mereka ciptakan sendiri.  

Kerinduan akan seorang pemimpin yang benar-benar berorientasi pada masyarakat sepertinya menjadi obat mujarab yang dibutuhkan saat ini untuk memperbaiki tatanan moral dan prilaku para elite politik yang ada dalam bangsa ini. Inilah yang menjadi harapan bersama untuk mampu menjawab segala persoalan. Pemimpin yang memiliki karakter, tanggung jawab, integritas dan bersih adalah pemimmpin yang diharapkan dan dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat kecil. Mampu manjawab dan mengatasi segala persoalan bangsa. Mulai dari hukum, sosial, ekonomi, sampai kepada merancang bangun sebuah tatanan moral para elite politik yang ada.

Syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah tidak suka mengeluh dan cenderung menyalahkan orang lain. Dengan menjalankan syarat tersebut, seseorang itu akan mampu menjadi seorang pemimpin yang bijak dan dicintai oleh rakyatnya. Dan dapat menjadi teladan serta panutan. Figur yang demikian adalah figur yang benar-benar menjadi harapan untuk bisa ditaati dan didengar. Sosok seorang ibu dengan kasih sayang, kelembutan, kesabaran dan pengayom adalah sosok yang pantas dalam memimpin bangsa ini. Ibarat membesarkan dan mendidik seorang anak hingga menjadi dewasa dan mandiri, demikianlah juga halnya dengan bangsa Indonesia di tengah-tengah krisis multidimensi yang terjadi saat ini.

Perlu dilakukan saat ini adalah memegang teguh etika politik yang berorientasi pada kemanusiaan yang menghargai satu dengan yang lainnya. Serta juga memilki nilai-nilai moral yang baik dalam menghargai peradaban Indonesia demi maju dan berkembangnya Indonesia ke arah yang lebih baik. Persoalan politik di mengerti du et des saya dapat apa akibat nya politik di mengerti secara sempit semata mata merebut kekuasan bukan mencapai tujuan dari partai politik hrs membawah  bonum comunio yakni kesejahteran umum. (***)


Bagikan :