Tak Diketahui Penggunaannya, BPK Soroti Anggaran Rp1,74 Miliar di Dinas Kesehatan NTT

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti dana senilai Rp1,47 Miliar di Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang diketahui distribusi penggunaannya.

Dalam rilis BPK NTT yang diterima media ini usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020 ke Ketua DPRD dan Gubernur NTT, Selasa, 18 Mei 2021.

Penyerahan LHP itu dilakukan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santoso secara virtual melalui Kepala BPK perwakilan NTT, Adi Sudibyo.

Selain dana Rp1,47 miliar di Dinas Kesehatan NTT, BPK juga menyoroti anggaran sebesar Rp12,11 miliar pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait penataan 7 destinasi baru yang belum miliki kejelasan status pengelolaannya.

Adapun masalah lain yang harus menjadi perhatian yakni pengelolaan investasi jangka panjang permanen Pemerintah Provinsi NTT belum sesuai dengan ketentuan.

Masalah lainnya yakni perbaikan atas kerusakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bokong-Lelogama Segmen 4 di Kabupaten Kupang belum dilaksanakan pada masa pemeliharaan.

Walaupun mendapat catatan, namun BPK RI tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian Pemerintah Provinsi NTT telah 6 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP sejak LKPD TA 2015 hingga 2020.

“Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2020, sehingga BPK tetap memberikan opini WTP,” kata Dori. (*/Ado)


Bagikan :