Sidang Lanjutan Jonas Salean, JPU Tolak Eksepsi Kuasa Hukum

  • Whatsapp
Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean terkait kasus dugaan korupsi bagi-bagi tanah di Kelurahan Kelapa Lima.

Dalam tanggapan JPU yang dibacakan Hendrik Tiip dan Herry Frangklin menyebutkan menolak keseluruhan nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa, Jonas Salean.

Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Jonas Salean.

“Menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah sah, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa Jonas Salean atas eksepsi kuasa hukum terdakwa,” kata JPU.

Dijelaskan dalam tanggapan itu, JPU menyebutkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga jika ada sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara .

Mengingat Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jonas Salean adalah Tindak Pidana Korupsi, maka sudah benar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili pekara A Quo.

Keberatan Tim penasihat Hukum terkait kewenangan mengadili, penuntut umum harus menanggapi bahwa terhadap materi keberatan tersebut sudah keluar dari ruang lingkup eksepsi, karena telah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan penuntut umum ddalam persidangan.

Disebutkan bahwa perkara ini adalah sengketa perdata atau sengketa Tata Usaha Negara, maka hal tersebut haruslah dibuktikan didalam persidangan pokok perkara.

“Dengan demikian maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Jonas Salean,” tandas JPU.

“Berdasarkan uraian – uraian, maka keberatan atau eksepsi yang diuraikan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima,” tegas JPU.

Sidang kasus dugaan korupsi bagi-bagi tanah dengan terdakwa Jonas Salean akan dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela. (*/Ado)

Baca Juga :  Benny Harman: "Kenapa Mantan Plt Dirut Bank NTT Tak Diproses"

Pos terkait