Serahkan LHP, BPK Beri Catatan ke Pemprov NTT

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 11 Januari 2022 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan sejumlah catatan untuk diperbaiki.

Kepala BPK Perwakilan NTT, Adi Sudibyo mengatakan LHP terdapat beberapa hal yang menjadi catatan untuk diperhatikan agar menjadi acuan perbaikan kinerja.

Bacaan Lainnya

“Besar harapan kami agar dapat ditindaklanjuti, sehingga LHP ini bermanfaat sebagai acuan perbaikan kinerja. Kami ingatkan juga akhir tahun anggaran sudah dilewati, sehingga kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun laporan keuangan
sesuai batas waktu 31 Maret,” katanya.

Baca Juga :  NTT Luncurkan Miras Sophia Berkadar Alkohol 40 Persen

Dia mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK paling lambat 60 hari.

“Untuk itu maka kami sangat mengharapkan tindak lanjut segera dari pihak Pemerintah,” katanya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan tersebut antara lain meliputi
LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan instansi terkait lainnya.

Baca Juga :  Penyaluran Bantuan Rumah Rusak Akibat Seroja Terkendala Data

LHP Kinerja dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang berkualitas dan berdaya saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Instansi terkait lainnya.

Juga LHP Kinerja atas upaya pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan intansi terkait lainnya, LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan Belanja Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III 2021 pada Pemerintah Provinsi NTT.

Baca Juga :  Usulan Pinjaman Daerah Rp900 Miliar Tak Sesuai Prosedur

Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi sepenuhnya kepada BPK NTT yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan daerah.

“Rekomendasi dan penilaian dari BPK sangat penting bagi Pemerintah untuk memberikan koreksi dan mengevaluasi kembali dan juga refleski kritis terhadap program yang ada,” kata Wakil Gubernur.

Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna juga memberikan apresiasi pada BPK yang yang telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan pada kami laporan hasil pemeriksaan.

“Kita ingin hasil pemeriksaan ini juga berdampak pada produktivitas kinerja Pemerintah ke depannya,” ujarnya. (*/Ado)


Bagikan :

Pos terkait