Ribuan PTT Kota Kupang Diberhentikan

Bagikan :

Ade Manafe

NTTTERKINI.ID,Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) memberhentikan sementara 2.180 tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT), setelah kontraknya selesai pada 31 Desember 2020.

“Kontrak mereka hanya setahun, terhitung 31 Desember 2020 semua diberhentikan dulu,” kata Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe, Senin, 4 Januari 2021.

Sesuai kontrak kerja yang berlaku terhitung sejak 31 Desember 2020 telah berakhir masa kontrak kerja, sehingga 2.180 PTT telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dan tidak semua akan diangkat kembali menjadi PTT.

Pemkot Kupang, kata dia, akan melakukan evaluasi, sehingga tidak semua PTT akan diangkat kembali. “Yang tidak memenuhi ketentuan pasti diberhentikan,” tegasnya.

Tenaga PTT akan dievaluasi kinerjanya oleh tiap perangkat daerah di kelurahan, kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penilaian evaluasi kinerja termasuk kedisiplinan dan absensi kehadiran serta sesuai dengan perwali tentang Tenaga Kontrak.

“Dari situ baru dapat ditentukan, mana yang akan direkrut kembali, dan mana yang tidak diangkat kembali sebagai  PTT,” jelasnya.

Dia mengatakan jika dari total 2.180 ada sebagaian yang tidak diangkat kembali menjadi PTT, maka anggran yang telah dialokasikan akan disetor kembali sebagai Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

“Direkrut kembali atau tidak, semua juga tergantung kebijakan pimpinan. Dananya pasti kita setor kembali, atau sisanya Silpa,” tambah Ade.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan tahapan evaluasi menjadi hal penting untuk menilai dan mengukur kinerja PTT, namun mengapa evaluasi kinerja dilakukan setelah sudah ada penetapan anggaran bagi 2.180 PTT.

“Pertanyaannya kenapa evaluasi di tahun berjalan, sudah tidak tepat dan relevan, karena anggarannya sudah ditetapkan di APBD murni 2021. Terkesannya yang tidak dipakai lagi akan diganti dengan yang masuk baru, setiap tahun pola bongkar pasang terus,” kata Yuven.

Ia menyesalkan tindakan pemkot yang lakukan tahapan evaluasi kinerja PTT setelah selesai penetapan anggaran. Padahal tahapan evaluasi dapat dilakukan tiap bulan dan triwulan.

Idealnya dari hasil evaluasi kinerja PTT tersebut, secara trasnparan akan dibahas berapa tenaga PTT yang akan dikontrak kembali dan berapa yang tidak diperpanjang lagi masa kontrak kerjanya, sehingga penetapan anggaran sesuai hasil evaluasi.

Pemkot Kupang diharapkan lebih menonjolkan suatu proses yang transparan terkait hasil evaluasi yang terbuka dan jujur. Apa dasar yang menjadi  seorang PTT tidak direkrut kembali, sehingga tidak ada kesan yang lain ditendang dan memasukkan orang baru yang belum tentu dapat digaransikan memiliki kinerja yang bagus. (Lid)


Bagikan :