NTTTERKINI.ID, Jakarta – Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) kembali menggelar Webinar KORPRI Menyapa ASN seri ke-97 dengan mengangkat isu strategis tentang perlindungan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem meritokrasi.
Acara ini menghadirkan Ketua Umum DPKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, sebagai keynote speaker, serta dua narasumber ahli, Dr. Herman, M.Si (Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN) dan Ir. Ketut Lihadnyana, MMA (Kepala BKPSDM Provinsi Bali). Webinar dipandu oleh Eka Justicia, S.ST, MS.ASM, Duta Korpri 2024 dari Kementerian Perhubungan.
Lebih dari 1.000 peserta bergabung melalui Zoom, sementara tayangan live di YouTube telah menarik perhatian lebih dari 7.400 penonton.
Meritokrasi: Sistem yang Adil untuk Karier ASN
Dalam paparannya, Prof. Zudan menegaskan bahwa perlindungan karier ASN harus dibangun secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis sistem meritokrasi. Sistem ini memastikan bahwa ASN yang berprestasi mendapat penghargaan dan kesempatan untuk menempati posisi yang sesuai dengan kompetensinya.
“Saya berharap meritokrasi menjadi landasan dalam mobilitas manajemen talenta ASN, sehingga birokrasi kita semakin produktif dan berdampak positif,” ujar Prof. Zudan, yang kini juga menjabat sebagai Kepala BKN serta memiliki pengalaman panjang sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sestama BNPP, dan Pj. Gubernur di tiga provinsi.
Meritokrasi: Lawan Nepotisme dan Politik Balas Budi
Dr. Herman menjelaskan bahwa meritokrasi hadir untuk melawan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam pengelolaan SDM di sektor publik. Selama ini, banyak penempatan jabatan yang dipengaruhi oleh nepotisme (kedekatan personal), spoiling (balas jasa politik), dan patronase (keinginan membantu orang tertentu).
“Meritokrasi meniadakan semua faktor non-objektif tersebut. Dengan pendekatan berbasis kompetensi, talenta, dan kekuatan individu, kita membangun birokrasi yang lebih adil dan profesional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa Misi ke-7 Asta Cita Presiden telah menegaskan pentingnya reformasi birokrasi berbasis meritokrasi. Dengan sistem ini, penunjukan pejabat di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan Talent Pool dan Manajemen Talenta ASN yang transparan.
Provinsi Bali: Contoh Sukses Implementasi Meritokrasi
Sebagai salah satu daerah yang berhasil menerapkan sistem merit, Provinsi Bali menjadi contoh bagaimana meritokrasi bisa diimplementasikan secara konkret. Ir. Ketut Lihadnyana mengungkapkan bahwa Bali telah merancang formula khusus untuk memastikan bahwa pengelolaan ASN tidak lagi dipengaruhi faktor subjektif seperti suku, ras, jenis kelamin, atau asal usul.
“Kami membangun komitmen Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian agar pengelolaan ASN berjalan profesional dan objektif,” jelasnya.
Antusiasme Tinggi dari ASN di Seluruh Indonesia
Webinar ini mendapat sambutan luar biasa dari ASN di seluruh Indonesia. Para peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait implementasi meritokrasi di daerah masing-masing.
Dengan semakin kuatnya penerapan sistem ini, diharapkan birokrasi Indonesia menjadi lebih transparan, profesional, dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas di sektor pemerintahan.***
