NTTTERKINI.ID, Kupang – Polemik ijazah Paket C milik Wakil Bupati Rote Ndao terpilih, Apremoi Dethan, semakin memanas. Endang Sidin, warga Kabupaten Rote Ndao, menantang keras dua figur publik, yakni Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Rudi Kabunang dan Sekda Rote Ndao Jonas M. Selly, terkait pernyataan mereka dalam kontroversi ini.
Endang menyatakan kekecewaannya terhadap Rudi Kabunang, yang menurutnya hanya mencari sensasi dan mencoba menakut-nakuti dirinya sebagai penggugat.
“Saya tantang balik Rudi Kabunang! Sebagai anggota DPR RI, dia seharusnya bersikap adil dan tidak mendahului putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jangan hanya berkomentar untuk menakuti. Saya punya bukti yang akan saya bongkar di persidangan nanti,” tegas Endang.
Menurut Endang, pernyataan Rudi Kabunang terkesan meremehkan masalah ini dan hanya menjadi bentuk framing untuk melemahkan dirinya. “Biarkan proses PTUN berjalan sesuai aturan. Saya tidak gentar dan akan maju dengan bukti yang kuat,” tambahnya.
Tak hanya Rudi, Endang juga menantang Sekda Rote Ndao, Jonas M. Selly, yang sebelumnya menyatakan bahwa ijazah Paket C milik Apremoi sah secara legal.
“Semoga Pak Sekda konsisten saat pembuktian di persidangan. Saya punya dasar bukti dan berharap beliau tidak pernah menandatangani lebih dari satu legalitas untuk ijazah ini,” ujar Endang dengan nada tegas.
Ia mengingatkan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut kredibilitas dunia pendidikan. “Jika ada kejanggalan, publik berhak tahu. Fakta-fakta akan terungkap di persidangan, bukan melalui opini yang dilontarkan di luar sidang,” tegasnya.
Selain menggugat ke PTUN, Endang juga telah melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rote Ndao ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.
Menurut Endang, KPU tidak memberikan jawaban konsisten atas sanggahannya terkait legalitas ijazah Apremoi Dethan. Hal ini memaksanya membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
“Saya berharap PTUN berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Jika ada yang mencoba mengintervensi, mereka adalah perusak dunia pendidikan. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal masa depan generasi bangsa,” pungkas Endang.***