PKB NTT Dukung UU Agraria Masuk Omnibus Law

  • Whatsapp
Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangsaan Bangsa (DPW PKB) Nusa Tenggara Timur (NTT) siap mendukung dan berada di garda depan mengamankan Omnibus Law, jika Undang—undang Pokok Agraria (UUPA) termasuk dalam agenda.

“Sebagai partai politik di tingkat wilayah provinsi NTT, apa yang kita diskusikan hari ini akan menjadi masukan dengan merekomendasikan bahan pertimbangan bagi DPP dalam rangka memperjuangkan UUPA masuk dalam agenda omnibus law,” kata Ketua DPW PKB NTT, Yucundianus Lepa saat gelar diskusi isu agraria, Rabu, 23 September 2020.

Menurut dia, diskusi isu agraria ini menjadi inisiasi partai yang di gelar agar ada masukan yang akan di rekomendasikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPP PKB dalam memperjuangkan undang-undang agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria masuk dalam agenda omnibus law.

Lahirnya UUPA adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Apakah dapat membawa efek yang baik bagi petani sebagai pemilik dan pemerintah menguasai, karena kebijakan formulasi untuk membuat reformasi agraria belum diikuti dengan kebijakan penegak.

“Adanya Omnibus law agar jangan ada tumpang tindih aturan, jangan terlalu banyak aturan, sehingga membingungkan kita sendiri, padahal bisa di topang dalam satu kesatuan,” tambah Lepa.

NTT merupakan wilayah yang 80 persen penduduknya hidup di desa sebagai petani, sehingga nasib petani sangat tergantung pada aturan yang mengatur tentang kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya agraria.

Omnibus law harus berkomitmen pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat petani. (Lid)

Baca Juga :  Demo Tolak Omnibus Law, Mahasiswa di Kupang Geruduk DPRD NTT

Pos terkait