NTTTERKINI.COM, Kupang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah provinsi untuk meniadakan staf khusus NTT Bangkit, NTT Sejahtera, karena berimplikasi pada pembiayaan APBD I.
Hal itu diungkapkan Fraksi PKB dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan atas rancangan APBD tahun anggaram 2020 yang dibacakan juru bicara, Ana Waha Kolin pada sidang paripurna DPRD NTT, Selasa, 29 Oktober 2019.
“Terkait staf khusus NTT Bangkit, NTT sejahtera yang dibentuk Gubernur NTT, Viktor Laiskodat yang berimpilikasi pada pembiayaan APBD I, maka Fraksi PKB minta agar ditiadakan,” kata Ana.
Peniadaan ini, menurut Ana, karena sudah ada dinas teknis terkait yang bekerja semaksimal mungkin untuk membantu Gubernur dalam mencapai NTT Bangkit NTT Sejahtera.
Dalam pemandangan umum itu, PKB juga mempertanyakan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, diantaranya terkait sengketa perbatasan yang menimbulkan konflik horisontal, seperti batas Manggara Timur dan Ngada, Lotas TTS-Malaka.
Sumba Barat Daya- Sumba Barat, Naktuka Amfoang Timur- Distrik Oeccuse, Timor Leste dan Nasipanaf antara Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. (Ado)
