Petrus Balla: Putusan Bebas Jonas Pukulan Telak bagi Kejati NTT

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Pengacara nasional, Petrus Balla Patyona menilai putusan bebas murni (vrijspark) oleh majelis hakim membebaskan terdakwa mantan Walikota Kupang, Jonas Saelan yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dituntut 12 tahun merupakan pukulan telak buat korps Kejaksaan Tinggi NTT.

“Alasan Hakim membebaskan Jonas karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti,” kata pengacara nasional, Petrus Balla Patyona kepada media ini, Rabu, 17 Maret 2021.

Menurut dia, dalam tindak pidana korupsi Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan semua unsur tindak pidana korupsi, seperti unsur melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Pertimbangan Hakim bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, karena tanah dimaksud bukan merupakan aset Pemkot Kupang, karena tidak ada pengalihan dan pencatatan sebagai aset Pemda.

Menyimak Pertimbangan seperti ini merupakan pertanda baik bagi para tersangka atau yang kini jadi terdakwa dalam tindak pidana korupsi penjualan aset Pemda Manggarai Barat dalam kasus tanah Karanga Labuhan Bajo.

Para terdakwa dalam kasus tanah Labuan Bajo karena didakwa menjual, mengalihkan, menguasai tanah yang merupakan aset Pemda Manggarai Barat.

Persoalan kepemilikan tanah ini menjadi penting karena masalah tanah yang diklaim sebagai aset Pemda masih belum jelas karena tidak ada pengalihan, pelepasan, apalagi tercatat sebagai aset Pemda Manggarai Barat.

Bahkan saat ini masih terjadi sengketa gugat menggugat di Pengadilan Negeri Labuhan Bajo. “Masalah kepemilikan tanah ini menjadi penting untuk membuktikan unsur melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri,” katanya.

Dalam hukum pidana untuk perkara tindak pidana korupsi kasus tanah Karanga Labuan Bajo, seharusnya kasus ini tidak dapat dilanjutkan, karena masih ada sengketa keperdataan dalam hal kepemilikan.

Hal ini diatur dalam pasal 1 Perma Nomor 1 tahun 1956 yang intinya menyatakan pemeriksaan perkara pidana harus ditangguhkan sambil menunggu putusan perkara perdata tentang kepemilikan.

Dari informasi yang beredar, kata dia, tanah yang diklaim sebagai aset Pemda Mabar saat ini masih disengketakan di Pengadilan Negeri Labuhan Bajo.

Jaksa dalam sidang tipikor, lanjutnya, harus membuktikan kepemilikan tanah, jika tidak dapat membuktikan, maka akan sulit membuktikan unsur melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan seterusnya.

Putusan Jonas Salean bisa jadi pertanda para terdakwa dalam kasus tanah Karanga Labuan Bajo akan bebas, dan jika terjadi maka akan jadi pukulan telak buat Kejaksaan Tinggi NTT yang bersemangat memenjarakan para terdakwa, tapi mengabaikan dalam hal-hal keperdataan berupa kepemilikan aset. (*/Ado)


Bagikan :
Baca Juga :  Moeldoko Tunjuk Petrus Balla Pattyona Jadi Kuasa Hukum

Pos terkait