Petrus Balla Patyona Apresiasi Putusan Hakim Bebaskan Ali Antonius

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Jakarta – Pengacara kondang, Petrus Balla Patyona memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim Tipikor Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menerima Eksepsi Tim Pengacara terdakwa Antonius Ali.

“Saya berikan apresiasi kepada hakim yang membebaskan pengacara Anton Ali,” kata Petrus yang menghubungi media ini, Selasa, 16 Maret 2021.

Dia menjekaskan kasus ini bermula saat jaksa menangkap dua orang saksi di rumah Anton Ali dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dalam sidang pra peradilan yang diajukan Mantan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dullah.

Saat kedua saksi ditangkap, kejaksaan menetapkan keduanya sebagai tersangka, karena memberikan keterangan palsu dalam sidang pra peradilan.

Keterangan palsu versi Kejaksaan Tinggi NTT, karena keterangan keduanya berbeda dengan Keterangan yang diberikan saat disidik penyidik kejaksaan.

Berbicara mengenai Keterangan palsu saksi dalam persidangan itu ranahnya Majelis Hakim yang harus dengan tegas menetapkan dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHAP, bukan versi kejaksaan selaku penyidik dengan membandingkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan dengan keterangan di depan Hakim.

Dia menjelaskan jika keterangan Saksi dinilai berbeda dengan yang disampaikan dalam BAP, Majelis Hakim mengingatkan saksi tentang ancaman keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 420 KUHP.

“Jika ada perbedaan keterangan yang dianggap palsu, maka majelis menerbitkan suatu jetetapan tentang saksi memberikan keterangan palsu yang dengan ketetapan majelis hakim tersebut, jaksa akan melaksanakan penetapan tersebut berupa penyidikan dan penahanan dalam tindak pidana umum tentang keterangan palsu dalam sidang.

Langkah Kejaksaan Tinggi NTT menangkap dua saksi dan pengacara Anton Ali dan selanjutnya menetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dengan tuduhan menghalangi, mempersulit pengungkapan tindak pidana korupsi adalah suatu kekeliruan besar yang tidak dapat ditolerir dalam penegakan hukum.

“Seseorang dianggap menghalangi pengungkapan, atau mempersulit proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi harus ditandai dengan perbuatan materil dan fakta-fakta hukum, misalnya menyembunyikan tersangka, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti,” jelasnya.

Sedangkan keterangan saksi di persidangan yang dianggap berbeda dengan keterangan dalam BAP tidak serta merta dinilai sebagai menghalangi pengungkapan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Padal 22 UU Tipikor.

Kejaksaan Tinggi NTT yang sepertinya kalap membabat semua pihak yang ada kaitannya dengan kasus tanah di Labuan Bajo dengan mengabaikan hukum acara.

“Ini merupakan pelajaran berharga bahwa boleh bernafsu menegaskan hukum, tetapi ikutilah semua prosedur hukum acara,” katanya. (Ado)


Bagikan :
Baca Juga :  Abdoel: WBK dan WBBM Cara Strategis Cegah Korupsi

Pos terkait