Pertama Kali, Kota Kupang Raih WTP

  • Whatsapp

NTTTERKINI.ID, Kupang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun 2019. WTP ini merupakan yang pertama bagi Kota Kupang.


Penyerahan LHP BPK kali ini sedikit berbeda dari biasanya karena berlangsung secara virtual bersamaan dengan Pemkab Nagekeo yang juga meraih opini WTP, Kamis, 30 Juli 2020.


Wali Kota Kupang, Jefirstson R Riwu Kore mengatakan peristiwa hari ini merupakan bukti pencapaian hasil kerja keras berbagai pihak dalam mewujudkan visi terwujudnya Kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN.


Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, jajaran Pemkot Kupang, anggota DPRD Kota Kupang, sehingga Pemkot Kupang berhasil meraih opini WTP ini.


“Pencapaian yang diraih ini berkat kerja keras dan kerja tuntas kita bersama,” ujarnya. 


Diakuinya untuk bisa meraih opini ini banyak tantangan yang dihadapi dan butuh banyak pengorbanan waktu maupun tenaga. 


Dia meminta meski telah meraih opini WTP, perjuangan belum berakhir. Menurutnya harus ada upaya untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi di tahun mendatang. 


Mengenai catatan yang diberikan oleh BPK, dia berjanji bersama jajaran Pemkot Kupang akan langsung menindaklanjuti, sehingga target tindak lanjut secara nasional yakni 75 persen bisa tercapai.


“Saya mengajak seluruh komponen Pemkot Kupang untuk terus giat bekerja mewujudkan perubahan yang ingin dicapai. Karena pretasi tidak dapat dicapai tanpa perubahan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. 


Ketua DPRD kota Kupang, Yehezkiel Loudoue  memberi apresiasi atas pencapaian luar biasa yang dibuat Pemkot Kupang Diakuinya selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kupang, baru kali ini Kota Kupang meraih opini WTP. 


Namun dia mengingatkan Pemkot Kupang untuk harus tetap bekerja keras, karena meski WTP masih ada sejumlah catatan yang harus diselesaikan. 


“Prinsipnya DPRD selalu memberikan dorongan politik dan kesempatan bagi Pemkot untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.


Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo memberi apresiasi kepada Pemkot Kupang yang telah berhasil meraih opini WTP tahun ini. 


Dengan demikian saat ini sudah ada dua belas pemda di wilayah NTT yang berhasil meraih WTP. Delapan daerah menerimanya di 2019 dan empat daerah di 2020. Dia berharap dengan perolehan kenaikan opini tahun ini ada perbaikan juga dalam persentase tindak lanjut LHP BPK. 


“Saat ini tindak lanjut Pemkot Kupang 56,5 persen, kalau bisa meningkat ke 60 persen,” tambahnya. Target tindak lanjut secara nasional adalah 75 persen,” tandasnya. (*/Lid)

loading...