Pemprov vs DSP, BK DPRD NTT Masih Cermati Laporan Sekda

  • Whatsapp

Renny Marlina Un

NTTTERKINI.ID, Kupang – Badan Kehormatan (BK) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mencermati laporan Sekretaris daerah (Sekda) NTT terkait pemandangan akhir fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan (DSP) yang dinilai Pemprov NTT tidak berdasarkan fakta dan data.

Bacaan Lainnya


“Kami akan gelar rapat BK guna mencermati laporan Sekda NTT,” kata Ketua BK DPRD NTT, Epi Papera kepada  media ini, Selasa, 28 Juli 2020.


Dia mengaku BK telah menerima laporan Sekda NTT perihal laporan pelanggaran kode etik kepada Ketua Fraksi DSP, Reny Marlina Un dan Sekretaris Christian Widodo.


“Kami sudah terima suratnya. Esok siang setelah sidang paripurna, BK pertemuan internal untuk mulai membahas langkah prosesnya,” katanya.

Baca Juga :  Kejaksaan NTT Minta Rehab 21 Unit Rumah Dinas


Menurut dia, ada dua hal yang menjadi materi pembahasan yakni mencermati isi laporan Sekda dan mendalami lagi mekanisme tata beracara sebagai acuan kerja BK.


Untuk diketahui, surat Pemprov NTT kepada Ketua BK DPRD NTT tertanggal 21 Juli 2020 ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, perihal laporan pelanggaran kode etik. 


Dalam surat tersebut, Pemprov NTT mengadukan Reny Marlina Un selaku Ketua Fraksi DSP dan Christian Widodo selaku Sekretaris Fraksi DSP kepada Ketua BK DPRD NTT untuk diberi sanksi. 


Menanggapi itu, Ketua Fraksi DSP, Renny Marlina Un menilai surat itu salah alamat. Pasalnya, pertama surat tersebut langsung ditujukan kepada Ketua BK, padahal semestinya ditujukan kepada Ketua DPRD sebagai pimpinan lembaga DPRD. 

Baca Juga :  Pemprov NTT Segel Hotel Sasando


Selanjutnya diproses lebih lanjut karena BK adalah alat kelengkapan DPRD, bukan bawahan Sekda atau eksekutif. 


Kedua; Fraksi DSP menilai subjek pelapor sesuai tata tertib dan kode etik adalah pimpinan/anggota atau konstituen/masyarakat, bukan eksekutif, sebab eksekutif dalam hubungan kemitraan adalah lembaga yang diawasi oleh DPRD.


Ketiga; pelanggaran kode etik berlaku untuk individu, bukan untuk fraksi. Substansi surat pengaduan adalah terkait pendapat akhir Fraksi DSP atau sikap politik Fraksi DSP, namun yang dilaporkan ke BK adalah pribadi 2 orang anggota DPRD atas nama Reny Marlina Un dan Christian Widodo. 


“Kami berdua bertindak atas nama fraksi. Tentu sebuah dokumen harus ditanda tangani kalau tidak akan menjadi dokumen kosong atau tidak sah,” kata Ketua Fraksi DSP, Reny Marlina Un.  (Ado)

loading...

Pos terkait