Pemkot Kupang Dinilai Abaikan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

  • Whatsapp
Bagikan :

Theodora Ewalde

NTTTERKINI.ID, Kupang – Pemerintah Kota Kupang dinilai mengabaikan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena itu, DPRD Kota Kupang berharap bantuan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp11,5 milliar dari Pemerintah Pusat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi.

“Kami berterima kasih pada pemerintah pusat yang mengelontorkan dana DID di akhir tahun anggaran perubahan 2020 untuk pemberdayaan ekonomi,” kata anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde, Kamis, 15 Oktober 2020.

Menurut dia, penyaluran anggaran Rp11,5 milliar tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan arah penganggaran Pemkot Kupang, karena selama ini Pemkot hanya fokus mengarahkan anggaran ke program-program populis, atau sejumlah program pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok ketimbang ke sektor pemberdayaan ekonomi.

“Adapun Pemkot Kupang cenderung  mengarahkan anggaran lebih besar ke program populis yang dikerjakan instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan difokuskan pada infrastruktur fisik ketimbang program pemberdayaan ekonomi,” katanya.

Padahal pemafaatan dana DID tersebut guna mendukung, menopang dan membangkitkan usaha-usaha para pelaku ekonomi terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengerakkan dan meningkatkan perekonomian di tingkat masyarakat.

“Gelontoran dana puluhan milliar itu, sebenarnya memberikan sinyal bagi Pemkot Kupang bahwa kebijakan anggaran untuk mendukung pemberdayaan ekonomi bukan program-program populis,” tambah Ewalde.

Adapun beberapa dinas teknis yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni Dinas Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) dinas Perikanan dan Kelautan serta dinas Pertanian. (Lid)

Baca Juga :  Fasilitas Sekolah Jadi Tolak Ukur Ciptakan Murid Berprestasi

Pos terkait