Pemkot Kupang Didesak Cairkan Dana Bansos Posyandu

  • Whatsapp
Bagikan :

Theodora Ewalde

NTTTERKINI.ID, Kupang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) agar segera merealisasi Bantuan Sosial (Bamsos) bagi 1.600 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di 51 kelurahan.

“Kami berharap pemerintah secepatnya mencairkan dana tersebut, karena sejak Januari hingga Oktober 2020 belum ada aktivitas pemberian makanan tambahan di posyandu,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde, Kamis, 8 Oktober 2020.

Menurut dia, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) tahun 2020 ditemukan banyak sekali pengelola dana hibah, bansos dan bantuan keuangan yang belum dipertanggung jawabkan melalui Surat Pertangung Jawaban (SPJ).

Bansos Posyandu sebesar Rp6,5 juta tersebut merupakan dana operasional dan biaya pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak dan balita yang menjadi agenda rutin pada tiap posyandu di 51 kelurahan, sebagai bentuk antisipasi menekan angka anak dan bayi kurang gizi serta stunting .

“Namun sejak Januari-Oktober 2020 belum ada aktivitas pemberian PMT di seluruh posyandu karena dana tersebut belum dicairkan,” tandasnya.

Adapun kendala pencairan dana tersebut menurut Badan Keuangan Kota Kupang bahwa masih dilakukan verifikasi akibat belum seluruh posyandu memasukkan laporan SPJ sebagai dasar pencairan dana tersebut.

“Kami takutkan jangan sampai keterlambatan pencairan anggaran untuk posyandu ini melemahkan semangat para kader dan menjadi korban, karena mereka harus mengeluarkan uang pribadi untuk pengadaan PMT,” tambah Walde.

Sejak tiga tahun terakhir kasus gizi buruk dan stunting di Kota Kupang terus meningkat, sehingga peran kader posyandu menjadi ujung tombak yang ada di tengah masyarakat sebagai pendeteksi awal tumbuh kembang bayi dan balita.

“Kami mendorong pemerintah untuk secepatnya anggaran posyandu itu harus segera dicairkan,” tutup Walde. (Lid)