Pemkot Belum Siapkan Dokumen Anggaran, DPRD Kota Kupang “Berang”

  • Whatsapp
Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kecewa dan marah pada Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), karena belum menyiapkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan dibahas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada/Pergub) menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Bagaiman kami bisa bersidang. Saya menganggap pemerintah tidak serius. Saya kecewa dengan penjelasan pemerintah. Ini anggaran murni yang di dalamnya ada begitu banyak kebutuhan masyarakat Kota Kupang,” kata Anggota DPRD Kota Kupang, Adi Talli saat sidang paripurna Pembahasan Anggaran Murni 2021, Senin, 16 November 2020.

Dia mengaku kecewa dengan jawaban Pemerintah Kota (Pemkot)  melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Funay bahwa dokumen tersebut masih sementara disiapkan, karena kesulitan dalam menginput data menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Dengan agenda sidang yang tengat waktunya terbatas. Ini sama dengan memaksakan anggota DPRD setuju-setuju saja tanpa melihat regulasi pendukung, efeknya di kemudian hari,” tambah Adi.

Rasa geram juga diperlihatkan anggota komisi IV, Ewalde Taek yang secara spontan memukul meja beberapa kali ketika mendengar penjelasan Sekda.

“Pemerintah sedang main-main mengurus kota, karena mengurus kota itu terbaca lewat Perda APBD, tidak hanya jalan-jalan dan omong – omong. Harus ada dasar hukumnya, ini juga akibat terlalu banyak plt, terlalu banyak orang jago,” kata Walde.

Kepala Bapeda Kota Kupang, Jefri Pelt menjelaskan dokumen sudah disiapkan 10 hari sebelumnya. Namun kesulitan menginput menggunakan SIPD, karena sistem terhenti sejak Sabtu hingga hari ini.

“Setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT maka akan disiapkan dokumen secara manual selama tiga hari,” tegasnya.

Akibat ketiadaan dokumen yang akan dibahas dalam sidang tersebut, maka sidang ditunda hingga 3 hari kedepan. Sesuai agenda pembahasan anggaran murni harus rampung pada 30 November 2020. (Lid)

Baca Juga :  Semau dan Kupang Barat Didesak Masuk Wilayah Kota Kupang

Pos terkait