Pemerintah Provinsi NTT Komitmen Cegah Korupsi

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi mengatakan Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen tinggi untuk melaksanakan pencegahan korupsi di lingkup pemerintahan Provinsi NTT dan juga di Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintahan yang bersih.

Demikian dikatakan Joseph saat memberikan sambutan dalam Rapat Kooordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penyerahan Sertifikat PLN & Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Hotel Aston Kupang, Senin 25 Oktober 2021.

Bacaan Lainnya

“Tujuan misi ke 5 adalah mewujudkan birokrasi profesional yang adaptif, berintegritas, kinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN,” kata Joseph.

Baca Juga :  NTT Luncurkan Miras Sophia Berkadar Alkohol 40 Persen

Dia berharap Bupati dan Walikota berkomitmen bersama dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk tegas melakukan pencegahan dan penanganan korupsi.

Ia menjelaskan, misi untuk mewujudkan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efesien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

“Birokrasi dan aparatur dituntut untuk bekerja secara operasional dan orientasi pada hasil serta memberikan manfaat pada pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT,” katanya.

Dia menjelaskan dalam penyelenggaraan program pencegahan korupsi di NTT, Pemprov NTT telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaiannya. Antara lain penetapan aksi pencegahan korupsi yang menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah dalam pertanggungjawaban untuk mengalokasikan kegiatan dan anggaran pencegahan korupsi.

Baca Juga :  Pemprov Minta KORMI NTT Berperan Aktif di Pariwisata

Menetapkan penanggung jawab aksi pencegahan korupsi, menegaskan penanggung jawab aksi untuk menetapkan waktu pelaksanaan, dan pendampingan APIP atas pelaksanaan aksi oleh OPD dan Pemerintah, dan mempersiapkan sarana informasi pencehahan korupsi.

“Berbagai capaian dalam pencegahan korupsi telah diperoleh pada areal perencanaan dan penganggaran antara lain dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang memudahkan dalam konsisten perencanaan dan usulan masyarakat dalam Musrenbang, pokok pikiran DPRD serta usulan perangkat daerah,” paparnya.

“Capaian aksi pencegahan korupsi oleh Pemprov NTT tahun 2020 nilai capaian hasilnya sebesar 78,75% dengan mampu melaksanakan 93 sub aksi dari 103 sub aksi yang ditetapkan. Dalam hasil pelaksanaan program strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2020 Pemprov NTT berada diurutan ke 6 dari semua Provinsi dengan skor 75,78%,” kata Wagub.

Baca Juga :  Bank NTT Kekurangan Modal Inti Rp1,2 Triliun

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar mengatakan ada 3 hal utama dalam pemberantasan korupsi yaitu Pendidikan Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye anti korupsi secara sistematis bagi aparatur, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mmum.

Pencegahan Korupsi dengan koordinasi, pengendalian gratifikasi, kepatuhan LHKPN dan monitoring serta Penindakan Korupsi dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan.

Dia menyebutkan terdapat 8 area program pemberantasan korupsi terintegrasi diantaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, APIP, Perizinan, Manajemen Aset, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa. (*/Ado)


Bagikan :

Pos terkait