NTT Belum Capai Target Pencatatan Akta Anak

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari sembilan provinsi di Indonesia yang belum mencapai target pencatatan akta anak.

“Ada sembilan provinsi termasuk NTT yang belum tuntas mencapai target yang ditentukan secara nasional untuk penyelesaian akta anak. Ini menjadi penting bagi kami mengambil kebijakan,” kata Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna dalam Lokakarya Pembelajaran Pencatatan Akta Kelahiran Praktik Baik Pencatatan Kelahiran di NTT, Rabu, 2 Desember 2020.

Pencatatan kelahiran atau akta lahir anak sangat bermanfaat dalam segala pengurusan dokumen diri lainnya, namun masih banyak anak yang belum memiliki akta lahir, sehingga perlu kolaborasi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta lahir sebagai identitas hukum dan manfaat untuk pelayanan publik dan perlindungan  sosial.

Data Dukcapil tercatat jumlah anak yang memiliki akta lahir hanya sebesar 76,62 persen dari total jumlah anak sebanyak 1,86 juta anak.

Hal tersebut perlu dilakukan pembentukan dan perluasan peran Kelembagaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bekerja secara sukarela melakukan pendataan anak- anak yang belum memiliki akta lahir  dari rumah- ke rumah.

Adapun permasalahan dalam pencatatan kelahiran yakni belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya akta lahir sebagai identitas legal, dan manfaatnya dalam mengakses layanan publik dan bantuan sosial lainnya.

Jarak dari desa ke kota yang jauh, sehingga transportasi menjadi mahal, waktu pengurusan lama, harus beberapa kali ke kota, ketiadaan dokumen pendukung lain untuk mengurus akta lahir seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP),  Kartu Keluarga (KK), orang tua belum menikah secara hukum, karena berbagai faktor, misalnya masalah adat yang belum selesai.

Aksesibilitas dari penyadang disabilitas mengalami hambatan baik dari aspek norma sosial yang masih menstigma penyandang disabilitas sebagai aib serta masalah aksesibilitas terhadap layanan publik pencatatan kelahiran.

Anak-anak yang lahir dari orangtua yang menikah dibawah tangan (kawin siri) mengalami hambatan untuk mendapatkan akte kelahiran karena status perkawinan orangtuanya.

Adanya anggapan bahwa surat baptis saja sudah cukup sebagai identitas lahir. Anggapan Masyarakat umum bahwa akte lahir hanya untuk  orang tua yang bersatus ASN dan orangtua anak yang mempunyai dwi kewarganegaaraan, karena belum mengurus dokumen resmi perpindahan kewarganegaan, menjadi hambatan bagi anak- anak mereka untuk mengurus akta lahir. 

“Kondisi ini terjadi karena situasi geografi dan aksesbilitas. Bahkan semua daerah timur faktor geografis sangat berpengaruh dan akses internet susah meski ada inovasi dengan berbagai teknologi,” kata Kabid Bappeda NTT, Jhoni Ataupah.

Pemerintah Provinsi NTT  dan DPRD mendorong praktik baik ini di replikasi di wilayah NTT dalam rangka mewujudkan tekad Pemerintah NTT agar semua anak  memilki akta kelahiran di tahun 2023 melalui kebijakan dan anggaran. (Lid)


Bagikan :