Mudarat Seragam Sekolah di Masa Pandemi

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Lemari kayu berwarna cokelat berukuran sekitar 2×4 meter tercogok di sudut kamar Joy, siswa kelas kelas XI SMAN 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di dalamnya terpampang sejumlah pakaian rumah, pesta, dan pakaian ibadah ke gereja. Di sana terselip pakaian seragam SMP yang masih terlihat baru.
Seragam itu merupakan bantuan dari Pemerintah Kota Kupang. “Beta tidak pernah pakai seragam itu,” ujar Joy kepada tim liputan Klub Jurnalis Investigasi NTT, pada 2 September 2021.


Ia tak pernah menggunakannya sejak duduk di bangku akhir SMPN 2 Kupang, atau setahun terakhir. Seragam itu diberikan saat pandemi Covid 19 melanda Kota Kupang. Karena selalu mengikuti pelajaran lewat kelas daring, seragam itu terbengkalai. Pemberian baju itu menjadi sia-sia.


Joy merupakan salah satu siswa kurang mampu. Orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Itu sebabnya ia tercatat sebagai penerima bantuan seragam sekolah dari pemerintah Kota Kupang. Sayangnya, pakaian tersebut kekecilan. “Masih ada dalam lemari, seragamnya kekecilan sehingga tidak bisa di pakai, apalagi waktu itu Covid-19,” ujar Joy.


Selain seragam, Joy juga mendapat bantuan buku dan tas dari Pemerintah Kota Kupang. Tas bantuan tersebut juga tidak dimanfaatkan karena pandemi., Akibatnya, tas sekolah berwarna hitam dan buku tulis dengan sampul bergambar pasangan wali kota dan wakilnya itu masih terlihat utuh.


Di bagian muka buku bertuliskan “Ayo Belajar untuk Masa Depan”. Buku itu terlihat bertumpuk bersama buku lainnya dan tertutup debu. Sama seperti seragam yang hanya terletak di lemari buku dan tidak terpakai, tas sekolah itu hanya tersimpan dalam plastik bening yang telihat berdebu di dalam rak.


Kisah yang hampir mirip dialami siswa SMP di Kupang, Ceasar Lambila. Ceasar berkisah tentang bantuan seragam dari Pemkot Kupang. Ia dua kali mendapat bantuan pakaian seragam. Namun seragam bantuan tersebut tidak digunakan. “Beta berikan ke siswa lain yang dianggap tidak mampu,” tuturnya.


Ceaser bersekolah di salah satu sekolah swasta terkenal di Kota Kupang. Ia juga merupakan salah satu finalis acara pencarian bakat menyanyi The Voice Indonesia. Dua kali sebagai penerima bantuan, dua kali pula nasib bantuan seragam gratis itu berpindah tangan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan. 


Ia juga menerima bantuan tas dan buku. Seragam itu, meski sesuai dengan ukuran tubuhnya, langsung diberikan pada keluarga lain yang lebih membutuhkan.Tas dan buku bernasib sama. “Saya sudah punya semua, seragam yang diterima langsung saya kasih ke orang, sekalian berbagi berkat melalui saya,” kata Ceasar.
***


Saat pendemi berlangsung, hampir seluruh siswa melakukan sekolah secara daring atau online. Program pengadaan pakaian seragam ini muncul dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang pada 2019 dan 2020. Alasannya, demi memenuhi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.


Program pengadaan seragam sekolah berlangsung pada 2020. Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAU). Program ini sempat mendapat penolakan dari DPRD Kota Kupang. Mereka menilai program ini tak bermanfaat karena diadakan saat pandemi Covid-19.


Alasannya, tidak ada sekolah yang melakukan tatap muka. “Dalam keadaan pendemi, anak–anak tidak sekolah, kenapa dianggarkan itu tidak di butuhkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Padron Paulus saat di temui tim Koalisi Jurnalis Investigasi (KJI) di gedung DPRD.


Akibat penolakan ini, pembahasan anggaran di DPRD Kota Kupang terkait dengan pengadaan pakaian seragam berlangsung alot. Proyek juga berjalan tidak sesuai harapan. Misalnya, pakaian siswa tidak pernah diukur kepada penerima. Sehingga, ada siswa yang mendapat pakaian dengan ukuran terlalu besar dan ada yang terlalu kecil.


Namun, pemerintah ngotot melanjutkan proyek dengan alasan seragam, tas dan buku tulis  diperlukan para siswa. Perdebatan ini kemudian muncul di persidangan. Akibat debat yang panas, sidang sempat dihentikan sementara untuk selanjutnya dikonsultasikan atau diasistensi ke tingkat provinsi.
Setelah dijelaskan dalam asistensi terkait permasalahan yang terjadi antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang mengenai pengadaan seragam dan kelengkapannya, DPRD merasa tidak bertanggungjawab lagi dengan proyek ini. “Hasil asistensi pun kami tidak tahu seperti apa, kami tidak setuju tetapi tetap saja disahkan,” kata Padron Paulus.


Charisal Manoe, Koordinator Perubahan Hukum LBH APIK NTT, sekaligus anggota Jaringan Masyarakat Antikorupsi (JANGKAR), mengatakan proyek pengadaan pakaian seragam sekolah tahun 2020 patut dipertanyakan karena dilakukan saat pendemi Covid-19. ”Kita temukan beberapa indikasi penyimpangan dalam pengadaan seragam dan terkesan di paksakan, kemungkinan dugaan korupsi kita akan dalami lagi,” ucapnya.


Adapun beberapa temuan penyimpangan tersebut di antaranya sidang pembahasan KUA PPAS tahun 2020. Di sana, DPRD Kota Kupang sempat menghapus alokasi anggaran untuk pengadaan seragam. Dampaknya, Pemkot Kupang, tidak mau melanjutkan sidang sampai DPRD mengakomodir keberatan pemerintah yang di dalamnya terdapat kegiatan pengadaan seragam sekolah.


Pengadaan seragam, menurut Pemerintah Kota Kupang, telah direncanakan sebelum adanya pandemi. Sehingga, walau dinilai tidak tepat sasaran karena sejak Maret 2020 semua kegiatan di sekolah dihentikan, karena pandemi Covid-19 dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, pemerintah bersikeras mendistribusikan bantuan ini karena sudah sesuai perencanaannya.


Tim KJI NTT menemukan fakta pengadaan dan pendistribusian bantuan ini diduga tidak diikuti dengan pendataan secara akurat. Misalnya, ukuran pakaian seragam dan kebutuhan siswa. Hal ini berdampak pada banyak siswa yang mendapatkan pakaian seragam, namun tidak dapat digunakan karena kekecilan maupun kebesaran. Kebijakan penyaluran diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Semua siswa diklaim mendapatkan seragam tersebut.

Hal ini diperkirakan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) PP 12/2019 yang menyatakan “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”


Ditemui pada Jumat, 24 September 2021, usai sidang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore enggan berbicara banyak soal proyek ini. Sambil bergegas menuruni anak tangga menuju mobil berkelir hitam bernomor polisi DH 1, ia enggan merespons wawancara tim KJI. “Tanya Kadis saja,” ucapnya sambil menutup pintu mobil dan berlalu meninggalkan gedung DPRD Kota Kupang.


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dumuliahi Djami ketika dikonfirmasi ke kantornya di Jalan SK.Lerik, Kupang, mengatakan tidak mengetahui kapan pendemi Covid-19 berakhir. Namun, pemerintah merasa program ini dibutuhkan untuk melayani masyarakat. 


Ia menganggap jika ada pernyataan bahwa proyek pengadaan seragam terindikasi diselewengkan dan dinilai tidak tepat sasaran, adalah hak setiap orang berbicara demikian. “Hak semua orang untuk bicara, tapi kalau memang ada data bahwa terindikasi ada korupsi lapor pihak berwenang, bagi saya tidak ada masalah,” tandasnya. 


Ia menjelaskan dasar pengadaan seragam sekolah tetap dilaksanakan pada 2020 meski pendemi Covid-19, karena meski siswa melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), mereka tetap disyaratkan mengenakan seragam. “Kalau kami ini jelas, meski PJJ, siswa harus pakai seragam. Bagi kami tidak ada yang mubasir,” katanya.


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Kupang beralasan bahwa program pengadaan seragam sekolah yang sudah dilaksanakan sejak 2019 dan 2020 ini menjadi program yang tetap diadakan untuk melayani masyarakat. Pada 2021, Pemkot Kupang bahkan menggelar kembali pengadaan seragam sekolah dengan anggaran sebesar Rp 6.065.774.000. Rencananya, seragam ini akan dibagikan kepada siswa PAUD, SD dan SMP. 


Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan seragam dan perlengkapannya, Sri Wahyuningsih, mengatakan proyek pengadaan seragam sudah berdasarkan perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pihaknya tidak menyangka akan ada pendemi Covid-19. “Proyek ini disiapkan oleh pemerintah dengan prinsip untuk membantu masyarakat yang sasarannya untuk anak sekolah, tahun 2020 kita tidak tahu ternyata ada pendemi. Proyek ini juga sudah melewati kajian dan tahapan, bukan hanya bermimpi dan langsung jadi.”


Program ini diklaim sudah disusun dalam perencanaan program kerja pimpinan daerah jangka panjang maupun perencanaan satu tahun. Hal ini sesuai dengan visi dan misi yang diterjemahkan kemudian dimasukan dalam dokumen RKPD, lalu KUA-PPAS sehingga menjadi DPA. “Proyek tersebut sudah ada dalam dokumen penganggaran. “Walau pendemi tapi disini kita meningkatkan ekonomi, jadi proses itu tetap jalan,” tuturnya.
***


Meski diklaim sebagai program yang sudah direncanakan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTT menemukan sejumlah kejanggalan di proyek pengadaan seragam ini. Dokumen audit laporan keuangan pemerintah Kota Kupang tahun 2020 Nomor 100.B/LHP/XIX.KUP/05/2021 tertanggal 27 Mei 2021 ini menyebutkan hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan penganggaran senilai Rp 9.299.225.000 atas anggaran dan realisasi jenis belanja. Ada pula kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa belanja pakaian dan perlengkapannya.


Laporan BPK tersebut menuliskan permasalahan muncul karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terkait selaku Penggunan Angaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kurang cermat dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran (RKA/DPA) dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya.


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menganggarkan belanja barang dan jasa berupa belanja pakaian seragam dan kelengkapannya sebesar Rp 9,318.225.000 dengan realisasi sebesar Rp 9,299.225.000. Dari realisasi tersebut terdapat program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merupakan pembagian seragam dan tas sekolah untuk siswa SD dan SMP se-Kota Kupang.


Pekerjaan pengadaan seragam sekolah SD dan SMP dilaksanakan oleh CV Abadi Timor Raya (ATR) beralamat di jalan Gerbang Media, Kota Kupang. Penanggung jawab perusahaan tercatat Yanton Baba sesuai dalam Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) yang di keluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 9 Maret 2020.


Proyek pakaian seragam dengan kontrak nomor 463/DISDIKBUD.007/DIKDAS/IV/2020 tanggal 28 April 2020 senilai Rp 5.198.935.000 menggunakan DAU. Pekerjaan selesai di laksanakan 100 persen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor 1297.A/DISDIKBUD.007/DIKDAS/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan telah di bayar lunas 100 persen berdasar SP2D terakhir bernomor : 2354/BL/LS/DAU/1.01.01.01/2020 tanggal 20 November 2020 sebesar Rp 4,159.140.000.
Sesuai dokumen pelaksana anggaran tercantum harga satuan belanja seragam sekolah SD dan SMP senilai Rp 100.000, dengan jumlah 53.000 helai. Totalnya menjadi Rp 5,3 miliar. Sementara pengadaan tas sekolah SD dan SMP tercatat Rp 100 ribu per helai dan berjumlah 41.452 helai, dengan nilai total Rp 4,145 miliar.


Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Kupang agar menginstruksikan kepada kepala dinas terkait dan TAPD untuk membuat pernyataan komitmen untuk menjamin agar permasalahan kesalahan dalam menganggarkan belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak terjadi lagi.


Direktur CV Abadi Timor Raya, Yanton Baba, membenarkan bahwa perusahaannya menjadi pemenang proyek tersebut pada 2020. Seragam di datangkan dari Semarang, Jawa Tengah. Harga tiap pasang seragam disesuaikan dengan nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang tertuang dalam kontrak yakni seharga Rp 100 ribu.


Harga tersebut, katanya, termasuk pajak dan keuntungan. “Pada saat ikut tender dan dapat pekerjaan proyek itu, seragamnya didatangkan dari Semarang, harga itu sudah termasuk pajak dan keuntungan,” kata Yanton.


Penelurusan Tim KJI menunjukkan harga pakaian seragam yang dijual eceran di toko lokal Kota Kupang berbeda tergantung ukuran dan jenis kain. Untuk harga baju ukuran mulai ukuran nomor 1 seharga Rp 55.000, dan nomor 13 senilai Rp 85.000.

***


Artikel ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah media yang tergabung dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Nusa Tenggara Timur.
Tim Liputan:
Lidya Radjah (nttterkini.id), Polce Siga (Victory News), Gerry Rudolf (AFBTV), dan Tarsi Salmon (voxntt).


Bagikan :