Kasus SMAN Waeri’i, Fraksi PKB Merasa Dihobongi Pemprov NTT

  • Whatsapp
Bagikan :

Hans Rumat

NTTTERKINI.ID, Kupang – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Hans Rumat merasa dibohongi Pemerinta Provinsi (Pemprov) NTT terkait pemecatan 15 guru honorer di SMA Negeri Waeri’i, Kabupaten Manggarai.

“Kami merasa dibohongi Pemprov NTT yang berjanji mengembalikan posisi 15 guru yang di pecat Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN Waeri’i,” kata Hans saat memberikan keterangan pers kepada wartawan, Jumat, 13 November 2020.

Kasus ini, menurut Hans, telah diangkat oleh Fraksi PKB melalui pandangan umum Fraksi disampaikan dalam paripurna DPRD NTT. Namun, jawaban pemerintah hanya menyenangkan DPRD NTT, karena faktanya janji Dinas Pendidikan NTT hanya isapan jempol belaka.

“Pemprov hanya janji untuk menyenangkan saja. Karena faktanya sampai sekarang 15 guru itu, tidak punya jam belajar, dan dilarang masuk sekolah,” tegasnya.

Masalah ini, menurut dia, sudah berjalan hampir setahun lebih sejak Mei 2019 lalu, namun hingga saat ini para guru yang di pecat tidak tahu nasibnya.

“Mereka punya keluarga dan butuh hidup. Ini hanya karena ada unsur suka dan tidak suka,” katanya.

Kepala sekolah SMAN Waerii, tegasnya, secara sepihak memecat belasan guru honer itu, dan menggantikan dengan orang lain. “Ini tidak manusiawi, sehingga butuh perhatian pemerintah,” ujarnya.

Dia mengaku DPRD bersama Dinas Pendidikan telah turun ke sekolah guna menyelesaikan persolan itu. Bahkan, Fraksi PKB telah dua kali menyampaikan melalui pandangan umumnya.

“Pemerintah dalam tamggapannya berjanji akan keluarkan surat agar mereka kembali mengajar. Namun, faktanya omomg doang,” tandasnya.

Dia mengaku Fraksi PKB merasa dibohongi, karena tutur kata pemerintah yang disampaikan dalam rapat paripurna, mesti dilakukan sesuai dengan tanggapan pemerintah itu. Karena itu, Fraksi PKB meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas.

“Jangan lagi memberikan jawaban yang asal bapak senang (ABS). Yang salah disini adalah dinas teknis. Gubernur hanya mengamini saja,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan sekretaris Fraksi PKB, Ana Waha Koli yang menganggap bahwa pemandangan umum PKB terkait kasus SMAN Waerii merupakan aspirasi dadmri masyarakat yang wajib dipeejuangkan.

“Kami ini perwakilan rakyat. Jadi apa yang disampaikan, wajib diperjuangkan dan diteruskan ke pemerintah sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan Kadis Pendidikan dan Kepsek SMAN Waerii belum berhasil dikonfirmasi. (Ado)