Kasus MTN Rp50 Miliar Bank NTT, DPRD Segera Panggil Kejati

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menjadwalkan pemanggilan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Yulianto pada 11 Januari 2022 terkait penanganan kasus dugaan korupsi di NTT, termasuk kasus dugaan korupsi MTN sebesar Rp50 miliar di Bank NTT.

“Kami sudah jadwalkan pada awal Januari 2022 untuk panggil Kejati terkait berbagai kasus korupsi yang belum tertangani,” kata Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni kepada wartawan, Kamis, 30 Desember 2021.

Baca Juga :  DPRD NTT Minta Aparat Hukum Awasi Pengelolaan Dana Covid-19

Wakil Katua DPRD NTT, Ince Sayuna mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kejaksaan itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi kasus-kasus korupsi yang terjadi di NTT.

“Penanganan seperti apa? Berapa yang belum terselesaikan, kendalanya apa? Dan langkah apa yang akan dilakukan kejaksaan untuk tangani kasusnya yang belum tertangani,” katanya.

Selain kasus MTN Bank NTT yang menjadi temuan BPK, kata Ince, ada sejumlah temuan BPK di instansi pemerintah provinsi NTT, seperti di Dinas PMD yang menjadi temuan BPK pada 2020, namun belum ditindaklanjuti, sehingga anggaran tahun berikutnya ditahan.

Baca Juga :  Kemendagri Tak Setujui Pinjaman Daerah Rp900 Miliar

“Dinas PMD, misalnya, ajukan anggaran yang sama, namun menjadi temuan BPK dan belum ditindaklanjuti, maka anggarannya kami tahan,” tegasnya.

Hal yang terjadi di Dinas Pariwisata NTT terkait tujuh destinasi wisata yang jadi temuan BPK.

Namun dia akui seluruh temuan BPK di pemerintah provinsi NTT masih bersifat administrasi, sehingga belum ditindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Baca Juga :  Jimi Sianto Gugat Pimpinan DPRD NTT

“Jika ditemukan adanya indikasi pidana, maka akan kami teruskan ke APH,” tegasnya.

Untuk diketahui Kasus MTN Rp50 miliar Bank NTT ke PT SNP menjadi temuan BPK pada tahun anggaran 2020, dan kasus ini telah dibawa ke Kejati NTT untuk diproses hukum. (Ado)


Bagikan :