Kasus Halangi Penyidikan, Hakim Bebaskan Ali Antonius

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa, 16 Maret 2021 membebaskan terdakwa Ali Antonius dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ali Antonius dibebaskan dari  segala dakwaan JPU Kejari Kota Kupang ini disampaikan dalam putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan kasus dugaan korupsi menghalang – halangi penyidikan kasus dugaan korupsi jual beli aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp 1, 3 Triliun.

Sidang dengan agenda pembacaan putisan sela itu dipimpin majelis hakim, Paula Da Silva Nino didampingi hakim anggota, Liwar Awang dan Gustaf Marpaung. Terdakwa Ali Antonius didampingi kuasa hukumnya, Yanto MP. Ekon, Mel Ndaomanu, dan Jhon Rihi. Turut hadir JPU, Verawati dan Bobby.

Kuasa hukum terdakwa, Yanto Ekon
menegaskan dalam amar putusan sela, majelis hakim menegaskan dakwaan JPU tidak berdasarkan penetapan majelis hakim yang didasari oleh perintah majelis hakim.

Bahkan, kata Yanto, penetapan dan penahanan terhadap Ali Antonius tidak berdasarkan perintah atau penetapan dari majelis hakim Pemgadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Terkait dengan keterangan Harun Fransiskus dan Zulkarnaen Djudje, kata dia, bukan dalam persidangan pokok perkara, namun pada sidang pra peradilan yang diajukan oleh mantan Bupati Manggarai Barat, Agus CH. Dulla.

Sedangkan makna pasal 22 Jo pasal 35 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana mengatur tentang keterangan saksi dalam pokok perkara sedangkan ini dalam sidang pra peradilan.

Sehingga, lanjut Yanto, majelis hakim mengatakan dakwaan JPU tidaklah cermat dan tidaklah lengkap sebagaimana telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.

“Putusan hakim sudah benar dan tepat dalam perkaranya terdakwa Ali Antonius,” kata Yanto.

Majelis Hakim, kata Yanto juga memerintahkan JPU segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Pertimbangan hakim didasarkan atas dua hal yakni dakwaan Penuntut Umum tidak didasari perintah dari hakim dan Berita Acara yang dibuat oleh panitera sebagaimana Pasal 174 KUHAP.


Pertimbangan hakim yang kedua yakni Ketidakcermatan JPU menerapkan Pasal 22 Jo 35 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebab Pasal 22 Jo 35 tersebut diperuntukan bagi keterangan saksi yang tidak benar dalam sidang pengadilan pemeriksaan pokok perkara bukan dalam sidang praperadilan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan perlawanan secara hukum ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang.

“Yang jelas bahwa jaksa penuntut umum akan mengajukan perlawanan hukum ke Pengadilan Tinggi Kupang terkait putusan majelis hakim,” kata Abdul. (*/Ado)

Baca Juga :  Kasus Bagi-bagi Tanah, Jonas Salean Ditetapkan Sebagai Tersangka

Bagikan :