Kader Demokrat di NTT Mulai Merapat ke Moeldoko

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Sejumlah kader Partai Demokrat di Nusa Tenggara Timur (NTT) secara terang-terangan mulai menunjukan dukungannya ke KLB Deli Serdang yang diketuai Moeldoko.

Adalah Wakil Ketua dan Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Simon Bin A. Liunokas dan Miel Teftae.

Keduanya mengaku siap di pecat dari keanggotaan Partai Demokrat kubu AHY. “Kami tidak gentar sedikitpun, jika nanti harus di pecat dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Demokrat kubu AHY atas sikap politik yang diambil,” tegas Simon Liunokas melalui siaran pers yang diterima media ini, Senin, 29 Maret 2021.

Kedua kader aktif Partai Demokrat di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini menilai penyelenggaraan KLB adalah langkah tepat untuk menyelamatkan organisasi dari keterpurukan akibat “politik dinasti” dan semakin yakin sikap yang diambil adalah hak yang tercermin dalam dinamika berpartai, apalagi pilihan untuk bergabung dengan kubu Moeldoko merupakan pilihan yang sesuai hati nurani.

Pernyataan kedua pengurus aktif ini sekaligus membantah berbagai spekulasi yang berkembang sebelumnya seolah-olah di NTT tidak ada kader yang mendukung KLB Deliserdang, Sumatera Utara.

“Sejak awal kami sudah dukung KLB, jadi bukan baru sekarang. Sehingga tidak benar kalau ada spekulasi bahwa di daerah khususnya di NTT tidak ada kader yang dukung KLB. Sikap kami jelas 100 persen dukung KLB, karena Partai Demokrat memang harus diselamatkan dari keterpurukan akibat politik dinasti,” ungkap Simon.

Sementara itu, Miel S.Th. Teftae, salah satu fungsionaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang juga merangkap Bendahara mengaku dihubungi oleh beberapa orang senior untuk bergabung dengan Kepengurusan versi KLB.

“Ya, saya dihubungi oleh beberapa senior. Tapi sebenarnya sebagai kader, saya berhak untuk menyatakan sikap politik saya” tegasnya.

Menurut dia, pelaksanaan KLB sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga tidak perlu panik. Apalagi di Demokrat, KLB pernah terjadi dan berulang kali terjadi.

“Secara pribadi dan sebagai kader saya tidak setuju kalau KLB Deli Serdang disebut sebagai kudeta. Kudetanya apanya? Siapa yang mengkudeta siapa? Kudeta itu memiliki arti perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa,” tegasnya.

Faktanya, lanjut dia, yang terjadi adalah Moeldoko terpilih melalui forum permusyawaratan tertinggi partai yaitu Kongres Luar Biasa, kok ini dibilang kudeta.

“Makanya saya mau mengajak teman-teman loyalis AHY di NTT khususnya di TTS untuk tidak saling menyerang. Mari kita tenang sambil menunggu hasil akhir karena Kemenkumham sedang meneliti dokumen KLB dan Kepengurusan kubu Moeldoko,” pintanya.

Selain mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Moeldoko, kedua kader Partai Demokrat di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini juga meminta Kemenkumham untuk segera mengesahkan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2021-2025 hasil KLB Deliserdang tanggal 5 Maret 2021.

“Saya berharap Kemenkumham segera sahkan, jika semua dokumen sudah dinyatakan lengkap. Ini penting supaya di internal Demokrat tidak saling menghakimi, mengintimidasi apalagi menekan dan sebagainya. (*/Ado)


Bagikan :
Baca Juga :  Suami Ditahan Jaksa, Istri Menangis Histeris

Pos terkait