Fasilitas Publik Bagi Disabilitas di NTT Masih Minim

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Ombudsman menemukan layanan dan fasilitas publik bagi kaum disabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong minim dan tidak ramah bagi penyandang difabel.

“Fasilitas publik yang aksesbilitas bagi para penyandang disabilitas di NTT masih sangat minim,” kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, Kamis, 12 Mei 2022.

Menurut dia, fasilitas publik di beberapa lembaga, kantor dan instansi pemerintah belum mampu menyiapkan seluruh fasilitas khusus yang memudahkan para kaum difabel beraktifitas selama berada di tempat-tempat tersebut.

Belum idealnya fasilitas ramah difabel seperti area rambatan, paving blok khusus netra, jalur pemandu dan toilet khusus serta bidang miring dan akses kursi roda.

Padahal kaum difabel memiliki hak yang sama untuk dilayani sesuai yang tercantum dalam undang –undang Nomor 8 tahun 2016 dan pasal 4 undang-undang pelayanan publik yang menyatakan salah satu asas pelayanan publik adalah persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif.

“Mewujudkan kota atau kabupaten inklusif bukan soal jargon dan yel-yel penyemangat semata, tapi harus dimulai dengan langkah kongkrit untuk memberikan layanan publik yang memadai,” tambah Darius.

Data Dinas Sosial NTT tahun 2021 mencatat sebanyak 8.081 orang penyandang disabilitas, sedangkan berdasar data BPS NTT, penyandang disabilitas  tahun 2016-2017 tercatat sebanyak 30.400 jiwa, tertinggi berada di kabupaten Sikka dan Timor Tengah Selatan (TTS).

Ketua Nasional Paralimpik Komite (NPK) NTT, Viktor Haning mengatakan kebutuhan sarana dan prasarana bagi para penyandang disabilitas di NTT belum terpenuhi secara maksimal seperti layanan publik di bandara, kantor-kantor, lembaga bahkan tempat ibadah  dan layanan publik lainnya.

“Kita keluhkan soal minimnya fasilitas publik yang ramah bagi difabel, minimal saat perencanaan kita dilibatkan, sehingga dapat diakomodir dari sisi pemenuhan hak dan pemberdayaan, sehingga tidak asal-asalan,” kata Viktor.

Hotel, tempat ibadah, lembaga, kantor, institusi, bandara dan fasilitas publik lainnya sudah semestinya memberikan kemudahan akses bagi kaum disabilitas untuk memperoleh pemenuhan hak yang sama sebagai warga serta diberdayakan sebagaimana mestinya. (Lid)


Bagikan :