Dua Dinas Layanan Publik Jadi Zona Bebas Korupsi

  • Whatsapp

Zona Bebas Korupsi

NTTTERKINI.ID, Kupang –  Dinas Kependudukan dan Catat Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan dua dinas layanan publik yang menjadi sasaranzona integritas bebas korupsi, gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli) serta kawasan bebas calo.


“Sementara kita fokus pada dinas-dinas pelayan publik. Hari ini hanya dua dinas yakni dukcapil dan perijinan,” kata Tim Sapu BersihPungutan Liar (Saber Pungli) Kota Kupang, Mardo saat kunjungan ke Dukcapil, Kamis, 30 Juli 2020.


Sejauh ini, menurut dia, belum ada laporan resmi dari masyarakat kepada dinas-dinaa layanan publik terkait adanya pungutan liar (Pungli) dan indikasi korupsi, sehingga perlu pencegahan dan sosialisasi.

Sekaligus mengedukasi warga agar sama-sama mawas dan dapat diketahui secara  luas bahwa dinas layanan publik harus bebas dari segala bentuk pungutan dan tindakan percaloan.


Kepala Dinas Dukacapi Kota Kupang, Agus Ririmase mengatakan sejak menjabat sebagai kepala dinas, dirinya telah menekankan pada seluruh staff bahwa kegiatan pungli dan calo tidak diperkenankan terjadi pada dinas tersebut.


“Saya memang sudah tanamkan tidak boleh ada pungli di dukcapil ini sejak saya menjabat kepala dinas,” kata Ririmase.


Dalam menerima pelayanan publik, masyarakat luas dihimbau agar proaktif melaporkan pada tim saber pungli jika menemukan atau mengalami kejadian yang terindikasi sebagai perbuatan pungli, percaloan dan mengetahui indikasi adanya tindak korupsi. (Lid)

loading...