DPRD NTT Pertanyakan Berlarutnya Penanganan Kasus Dugaan Korupsi MTN Rp50 Miliar

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertanyakan berlarut-larutnya penuntasan kasus dugaan korupsi MTN Rp50 miliar di Bank NTT.

“Proses Pulbaket sedang berjalan. Pertanyaannya berapa lama? Apakah pulbaket suatu histori saja, harus ada titik finisnya,” tanya anggota DPRD NTT, Vincent Patta, Kamis, 13 Januari 2022.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) harus ada titik akhirnya, karena jika tidak ada penyelesaian, maka dikuatirkan <span;>semua kabupaten enggan menanamkan modalnya di Bank NTT.

Baca Juga :  Kasus Kematian Astrid dan Lael, DPRD Agendakan Panggil Kapolda NTT

“Itu yang paling tinggi krusialnya. Jangan lihat Rp50 miliarnya, tapi efek dominonya,” katanya.

Menurut dia, berlarut-larutnya proses pulbaket di Kejaksaan tinggi (Kejati) NTT akan menimbulkan kecemasan di masyarakat, sehingga akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat.

“Berapa lama bukti mau dikumpulkan. Ini yang membuat masyarakat cemas terhadap proses penyelidikan ini. Ada apa sehingga pulbaketnya belum selesai sampai saat ini. Kecemasan ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat mulai turun,” katanya.

Baca Juga :  65 Anggota DPRD NTT Resmi Dilantik

Sebenarnya, menurut dia, tidak sulit melakukan penyelidikan kasus ini, karena dari proses awalnya sudah salah, karena tidak ada studi kelayakan dan jaminan. Disebutkan diserahkan ke kurator, apa yang mau disita dari PT SNP yang sudah dinyatakan pailit, setelah dua bulan, Bank NTT sertakan modal Rp50 miliar.

“Kita saja kalau mau pinjam uang Rp10 juta harus ada jaminan berupa sertifikat. Apalagi ini Rp50 miliar. Tidak bisa hanya jaminan finusia,” katanya.

Dia mengatakan urusan bukti tidak sulit mendapatkannya, karena sudah salah prosedur dan jaminan tidak ada. “Apa yang membuat lama proses ini, sedangkan kasus lain cepat,” tandasnya.

Baca Juga :  Bank NTT Salurkan Kredit UMKM Rp1,6 Triliun

Karena itu, dia meminta jaksa serius tangani kasus ini guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

“Jangan sampai kasus ini berulang tahun. Soalnya sudah terlalu lama sejak awal tahun 2021. Prosesnya mau sampe kapan?,” katanya.

Untuk diketahui LHP BPK perwakilan NTT 2020 menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp50 miliar dan bunga Rp10,5 miliar dari investasi MTN ke PT SNP. (Ado)


Bagikan :

Pos terkait