DPRD Kota Kupang Minta Kelurahan Siaga Dinonaktifkan

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Talli meminta pemerintah Kota Kupang agar menonaktifkan lembaga kemasyarakatan “Kelurahan Siaga”,  karena tidak berkontribusi melaksanakan tugas, namun tetap dialokasikan anggaran operasional bagi pengurus sebesar Rp127,5 juta.

“Lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan ini harus dievaluasi, uang operasional digunakan tetapi tidak melaksanakan kerja, pegurus kelurahan siaga ini tidak ada kerja nyata,” kata Anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli saat sidang Badan Anggaran (Banggar), Rabu, 30 November 2022.

Menurut dia, terbentuknya kelurahan siaga di 51 kelurahan bertujuan agar para pengurusnya ikut terlibat bersama para kader PKK dan posyandu menghimpun data dan membuat laporan terkait anak dengan stunting, gizi buruk, ibu hamil, dan pekerjaan advokasi lainnya diwilayah kerja masing-masing, namun faktanya selama ini tidak pernah terlibat dan turun lapangan.

“Ini terjadi tumpang tindih antara kerja kader PKK, posyandu dan kelurahan siaga, sehingga alokasi anggaran untuk kelurahan siaga terkesan mubazir,” tambah Adrianus.

Asisten Pemerintahan Setda Kota Kupang, Jefri Pelt mengatakan kelurahan siaga dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Lurah dan merupakan program nasional, sebagai bagian dari lembaga kemasyarkatan di tingkat kelurahan yang memiliki tugas membantu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, kedaruratan.

“Tugas kelurahan siaga ini jelas, tidak ada tumpang tindih karena pembagian tugasnya jelas dengan kader PKK danposyandu,” kata Jefri.

Kelurahan siaga dibentuk sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu mengembangkan upaya kesehatan dasar, sebagai pemantau kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi dan pemantauan lingkungan dan perilaku berbasis masyarakat, sehingga dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan,lingkungan dan perilaku hidup sehat. (Lid)


Bagikan :