HukrimKriminalNews

BKH Minta Kapolri Ambil Alih Kasus Pembunuhan Astid dan Lael

628
×

BKH Minta Kapolri Ambil Alih Kasus Pembunuhan Astid dan Lael

Sebarkan artikel ini
Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Anggota Komisi III DPR RI, Beny Kabur Harman (BKH) meminta Kapolri untuk mengambil alih kasus pembunuhan ibu dan anak (Astrid dan Lael) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga penuh kejanggalan.

“Saya minta Kapolri untuk ambil alih kasus ini dan diusut seadil-adilnya,” kata Beny Kabur Harman saat Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri, Senin, 24 Januari 2022 yang disiarkan secara langsung (Live Streaming).

Baca Juga :  LAPOR SP4N Siap Tampung Keluhan Warga Kota Kupang

Dia menjelaskan almarhum (Alm) Astrid dan Lael menghilang dari rumahnya sejak 27 Agustus 2021, dan baru ditemukan pada 30 Oktober 2021. “Keduanya sudah menghilang dari rumah sekitar 3 bulan, dan ditemukan saat eksavator melakukan penggalian di satu wilayah di Kota Kupang (Penkase),” katanya.

Kejanggalan yang dimaksud, menurut Beny, Randi yang datang menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuhan dan ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus itu. “Ditenggarai ada tersangka lain yang sengaja disembunyikan,” katanya.

Baca Juga :  Penyanyi Rohani Nikita Konser Oikumene Galang Dana di Kupang

Karena itu, kata dia, ada dugaan kasus ini direkayasa, karena berdasarkan laporan tim pencari fakta ada pelaku lain dalam kasus ini.

“Ada tim pencari fakta dari lembaga masyarakat menyebutkan ada pelaku lain. Artinya pelakunya bukan tunggal,” katanya.

Kejanggalan lainnya, kata dia, yakni hasil otopsi korban yang dinilai tidak ada kesesuaian. Dimana disebutkan Randi (Pelaku) membunuh Astrid dengan cara mencekik dan Astid membunuh anaknya Lael juga dengan cara dicekik. Padahal hasil otopsi terdapat benturan benda tumpul di bagian kepala.

Baca Juga :  Empat Pejabat Dishub Kota Kembali Diberi Jabatan

“Adanya kejanggalan-kejanggalan ini, maka saya meminta Kapolri untuk mengambil alih dan menyusut tuntas kasus ini demi keadilan,” tegasnya.

Sebelumnya BKH juga mengangkat sejumlah masalah di tingkat nasional, seperti penerapan UU ITE. (Ado)


Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *