NTTTERKINI.ID, Kupang – Wacana pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat terus menjadi sorotan. Berbagai angka beredar, mulai dari 30 persen hingga 50 persen, namun faktanya, keputusan akhir belum final.
Walikota Kupang terpilih Christian Widodo menegaskan bahwa belum ada angka pasti terkait besaran pemotongan anggaran.
“Untuk apa kita ribut soal sesuatu yang belum final? Ada yang bilang 50 persen, ada yang bilang 30 persen. Kenyataannya, saat ini masih dalam tahap pembahasan,” ujarnya, Selasa (12/2/2025).
Menurutnya, pemerintah pusat tentunya telah melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Jika nantinya pemangkasan benar-benar terjadi, pihak daerah akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.
“Kalau nanti pemerintah pusat sudah menetapkan angka pasti, ya kita siap menjalankan. Mereka pasti sudah mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat,” tambahnya.
Terkait kekhawatiran soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pemotongan anggaran, ia menilai hal itu masih terlalu dini untuk dibahas.
“Siapa yang bilang bakal ada PHK besar-besaran? Itu terlalu jauh. Kalau anggaran dipangkas 10-20 persen, belum tentu berdampak pada PHK. Bahkan kalaupun dipangkas lebih besar, tetap ada strategi tertentu untuk mengatasinya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak serta merta berujung pada PHK, karena masih ada opsi strategi kompensasi yang bisa diambil oleh pemerintah.
“Misalnya, kalau anggaran saya punya 10 program, ya tinggal dilihat mana yang paling prioritas. Yang kurang mendesak bisa ditunda dulu. Jadi ini bukan soal PHK, tapi soal manajemen anggaran,” terangnya.
Meski pemotongan anggaran sedang dalam pembahasan, sejumlah kementerian dan lembaga masih berupaya melakukan lobi agar beberapa program tetap berjalan.
“Ada kementerian yang coba melobi, misalnya bilang, ‘Pak, ini penting, kalau bisa jangan dipotong’. Jadi ini masih proses bolak-balik, masih dalam pembahasan, belum ada angka final,” katanya.
Ia mengajak masyarakat dan semua pihak untuk tidak terburu-buru berspekulasi sebelum keputusan final diumumkan oleh pemerintah pusat.
“Makanya, kita tunggu saja keputusan resminya. Jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu yang belum pasti,” tutupnya.***
