Bawaslu NTT Temukan 93 Pelanggaran Pilkada

  • Whatsapp
Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan 93 pelanggaran dalam tahapan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sementara berlangsung di 9 Kabupaten di NTT.

Sembilan Kabupaten di NTT yang akan menggelar Pilkada pada 9 Desember yakni Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada di Pulau Flores, Sumba Timur, Sumba Barat di Pulau Sumba, Kabupaten Sabu Raijua, serta Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara atau TTU di Pulau Timor.

“Yang dikategorikan pelanggaran itu ada 93,” kata Komisioner Bawaslu NTT, Melphi Marpaung saat rapat kerja pengawasan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersama media massa tingkat Provinsi NTT, Sabtu, 28 November 2020.

Menurut dia, penanganan pelanggaran ada 110 terdiri dari 93 itu temuan, 17 laporan. 17 itu bukan pelanggaran. Ini sudah berdasarkan penanganan yang dilakukan Bawaslu,” katanya.

Dia merincikan berdasarkan hasil penanganan, pelanggaran kode etik ada 7, sementara pelanggaran hukum lainnya ada 72, pelanggaran administrasi ada 14. Dari jumkah itu, pelanggaran ASN 60 dan non ASN 12.

Melphi mengatakan, pelanggaran ASN yang jumlahnya 60 ini dirincikan lagi, ASN yang melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri kepada salah satu partai politik sekitar 5 kasus.

“Jadi sebenarnya kasihan juga ASN karena diberi ruang untuk mendaftar, tetapi tidak diberi ruang bagaimana dia mendekati partai Politik,” jelasnya.

Peraturan ASN dan UU Pilkada dilarang mendekati partai dan sebagainya, sehingga diproseslah sama Bawaslu.

Dia mencontohkan di Manggarai, salah satu calon Wakil itu ASN. Tapi dia sudah direkomendasikan ke KASN dan Bupati sudah menjalani itu dan dia sudah diberikan sanksi.

Lebih jauh Melphi menjelaskan, ada ASN yang melakukan sosialisasi sebagai bakal calon melalui APK.

“Misalnya menjadi calon, dia sudah buat Baliho sosialisasi nama dia lalu pasang-pasang. Itu juga dilarang mendeklarasikan diri. Itu ada sekitar 4 orang,” katanya.

ASN menghadiri silahturahmi yang menguntungkan bakal calon salah satu. Itu ada sekitar 19. ASN memberikan dukungan melalui media sosial seperti membagi, me-like, me-share dan sebagai di media sosial ada sekitar 13.

ASN mempromosikan diri atau orang lain sekitar 2, ASN mendampingi bakal calon melakukan pendaftaran dan fit and propert test ada 1, ASN mendukung salah satu bakal calon ada 9, ASN mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon ada 6. TNI/Polri melakukan pendekatan pendaftaran diri pada salah satu calon ada 1.

Terhadap proses semua hasil penanganan, kata Melphi, untuk ASN yang melakukan pelanggaran diberikan rekomendasi. Karena yang berhak memberikan sanksi adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dia menambahkan, 3 November 2020 lalu Kementerian Dalam Negeri telah mempublikasi akan memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang sudah dikirim KASN.

Tetapi terhadap rekomendasi Bawaslu NTT yang belum dibalas KASN, pihaknya hanya bisa menunggu dan bersurat kembali untuk mengingatkan kepada KASN bahwa rekomendasi Bawaslu NTT belum dijawab.

Hadir dan memberikan materi dalam kegiatan ini Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, Jemris Fointuna dan Noldi Tadu Hungu selaku Komisioner Bawaslu NTT. (*/Ado)

Baca Juga :  Ketua Bawaslu Ingatkan Panwas Tak Terima Suap

Pos terkait