Banggar DPRD Sebut Pemkot Kupang “Copy Paste” Data KUA-PPAS

Bagikan :

NTTTERKINI.ID, Kupang – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut pemerintah Kota Kupang terkesan “Copy Paste” data dari tahun sebelumnya untuk jadwal sidang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Pemerintah terkesan “Copy Paste” data dari tahun lalu yang sama, pemerintah tidak serius mempersiapkan dokumen dengan baik dan tidak siap, sehingga menyajikan dokumen yang tidak valid dan tidak benar,” kata anggota Banggar DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, Senin, 29 November 2021.

Baca Juga :  Pemkot Kupang Buka Lowongan 10 Jabatan Kadis

Bacaan Lainnya

Substansi KUA –PPAS mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis.

Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD 2021/2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah,

Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk TA 2021 serta strategi pencapaiannya.

Baca Juga :  DPRD Kota Kupang: Rehab Ruang Kelas SMPN 6 Terkesan Asal Jadi

Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah dan pemerintah kota serta strategi pencapaiannya.

Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

“Untuk penetapan kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja di tahun anggaran 2021/2022, wajib memberikan data valid yang memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, sehingga bukan data angka sementara atau perkiraan,” tambah Adrianus.

Baca Juga :  Batalkan Anggaran Sepihak, Pemkot Kupang Enggan Bersidang

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang,Fahrensy Funay mengakui secara teknis terkait data yang disajikan dalam agenda persidangan merupakan data yang masih bersifat sementara yang dihimpun oleh Badan Keuangan melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

“Menyangkut dengan data, kita sadari yang disajikan ini bersifat sementara,” kata Fahrensy.

DPRD mendesak agar pemerintah kota Kupang segera memperbaiki dokumen KUA -PPAS dengan angka yang tepat dan valid, karena setelah pembahasan akan di tanda tangani oleh Ketua DPRD dan Walikota sebagai nota kesepakatan. (Lid)


Bagikan :

Pos terkait